TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan harus inline dengan 15 program prioritas yang telah ditetapkan.
Ini disampaikan Bupati pada kegiatan penganugrahan dan evaluasi kinerja pembangunan di lingkungan Pemkab Bulungan tahun 2023. Selain memberikan penilaian pada OPD, kegiatan ini juga sebagai bentuk evaluasi beberapa program prioritas daerah yang telah dijalankan maupun yang akan berjalan.
Bupati mengatakan, ada sejumlah evaluasi terhadap kegiatan yang harus ada penambahan waktu penyelesaian dengan berbagai kendala yang dihadapi. Namun, sebagian besar kegiatan dapat terealisasi di atas 80 persen, baik itu secara fisik maupun keuangan.
Baca Juga: Pelabuhan Fungsional, Tekan Lonjakan Harga
"Kegiatan ini menjadi evaluasi terhadap kinerja tahun 2023 dan menjadi awal bagaimana kegiatan 2024 berjalan sesuai yang kita harapkan," ujar Bupati, Senin (19/2).
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih atas semangat para perangkat daerah dalam melaksanakan 10 program prioritas daerah tahun 2023, dengan rata-rata penyelesaian di atas 80 persen.
"Capaian tersebut bukan kerja bupati maupun wakil bupati, namun kerja kita bersama. Terutama OPD yang melaksanakanya. Untuk yang belum maksimal kita dorong agar bisa lebih maksimal sesuai pengalaman tahun 2023," katanya.
Baca Juga: Sedimentasi Sungai Kayan Dikaji
Bupati juga mengingatkan dampak makro ekonomi yang timbul akibat dampak dari belum maksimalnya panen di wilayah penghasil beras yang berakibat naiknya harga beras di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Bulungan. "Perlu dilakukan langkah kongkret untuk menangani ini," katanya.
Bupati juga meminta kegiatan PL termasuk kegiatan padat karya dapat segera dilaksanakan, terutama yang melibatkan masyarakat secara langsung yang tentunya berdampak pada pendapatan masyarakat.
"Kita punya 15 program prioritas, nanti bisa di evaluasi masing-masing, 'saya tidak mungkin mengajarkan itik berenang'," tuturnya.
Baca Juga: Belum Rampung, Proyek Rumah Sakit Pratama Diaudit
Menurutnya, 15 program prioritas daerah menjadi panduan hukum, sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Bagian mana yang sudah dilaksanakan, bagaimana evaluasinya, termasuk bagian mana yang belum ada progres.
"Bagian mana yang capaiannya bagus, apakah ada perubahan harus terus dievaluasi sebagai langkah percepatan capaian visi dan misi daerah, berdaulat pangan, maju dan sejahtera," katanya.
Termasuk keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) secara legal formal memang sudah diakui pemerintah pusat. Namun, evaluasi harus dilakukan secara internal, termasuk upaya inovasi harus dilakukan.
Baca Juga: Rekapitulasi Dilakukan Berjenjang, Sirekap Hanya Sebagai Alat Bantu
Bupati berharap kegiatan MPP bukan hanya satu pintu secara fisik dengan banyak tenan layanan, tapi bagaimana secara sistem dapat terkoneksi secara maksimal yang perlu terus dievaluasi.
"Kita ingin stressing, secara khusus Dinas Pertanian berkaitan dengan visi kita. Seperti bagaimana dengan Mandau Tani, Satu Desa Satu Produk. Jaminan mutu hasil pertanian, kita harus evaluasi bersama-sama," katanya.
Bupati menyebutkan, apakah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun itu berjalan baik atau justru sebaliknya. Ini perlu disampaikan bagaiman progresnya, karena intervensi kegiatan selalu dilakukan melalui APBD tiap tahun.
"Jangan sampai ada anomali. Saya mengingatkan kita semua, memastikan kegiatan harus inline dengan 15 program prioritas daerah yang sudah kita Perda-kan bersama," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim