TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung dan mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menurunkan angka stunting di Kaltara.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Menurut Albertus persoalan stunting ini merupakan hal yang harus menjadi atensi bersama untuk disikapi.
“Kita sangat mendorong program pemerintah dalam hal menurunkan angka stunting di tempat kita,” ujar Albertus.
Baca Juga: Dorong Krayan Pertahankan Produksi Beras secara Organik
Memang, lanjut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, ada beberapa lokasi di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini yang memang angka stunting-nya masih cukup tinggi. Tentu hal ini perlu ada pendekatan-pendekatan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Di sini tentu pihak kesehatan juga harus bergerak. Perlu pembiayaan yang cukup besar. Nah, inikan menjadi prioritas,” jelasnya.
Oleh karena itu sudah menjadi sebuah prioritas untuk ditangani, maka buatlah perencanaan yang matang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan stunting.
“Artinya apa? Data eksisting kita harus ada, mulai dari berapa yang terdampak dan tersebar di berapa lokasi. Termasuk kita harus menetapkan tahapan penyelesaiannya seperti apa ke depan,” kata Albertus.
Baca Juga: Warga Binaan Turut Diberi Pendidikan Politik
Setidaknya, persoalan stunting ini tidak menjadi barang yang setiap tahun mengiringi selalu kegiatan pembangunan yang masih menjadi fokus pemerintah daerah karena keberadaannya tidak turun-turun.
“Jadi saya berharapnya, kerja-kerja tuntaslah kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga kita bisa benar-benar terhindar atau terlepas dari permasalahan stunting,” tuturnya.
Disinggung soal anggaran yang terbatas, Albertus mengatakan bahwa sebenarnya harus ada pengkajian. Karena pada dasarnya, anggaran sebesar apapun, jika pengelolaannya juga tidak maksimal, maka tetap tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa.
Baca Juga: Penyesuaian Desain, Target Tahun Ini Pengerjaan
“Jadi yang harus menjadi perhatian itu memang pengelolaannya harus dilakukan secara optimal. Termasuk kita juga bisa menggandeng atau memberdayakan pihak ketiga yang ada di wilayah Kaltara ini,” jelasnya.
Seperti perusahaan-perusahaan yang meraup keuntungan dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Kaltara ini, seharusnya ada CSR-nya yang dijalankan untuk memberikan dukungan terhadap kesejahteraan dan hidup sehat masyarakat.
“Minimal untuk masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kerja dari perusahaan tersebut,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim