Adapun skor ini dengan rincian 10,682 untuk dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Lalu 18,621 untuk dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah skor 0, dimensi penyerapan anggaran skor 15, dimensi kondisi keuangan daerah skor 5,213, serta dimensi opini BPK atas LKPD dengan skor 15.
Prestasi ini diraih berdasar Keputusan Mendagri Nomor: 900.1.15.3.387 tahun 2023 tertanggal 15 Desember 2023 tentang hasil pengukuran IPKD pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia tahun anggaran 2022.
Meski masih mendapat predikat B, tetap ini cukup membanggakan karena untuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), hanya Bulungan dan Kota Tarakan yang mendapat predikat B dengan skor 79,493, berada di atas skor Bulungan.
Sedangkan Kabupaten Malinau memperoleh predikat C sangat perlu perbaikan dengan skor 52,413. Kabupaten Nunukan, predikat C sangat perlu perbaikan dengan skor 58,315, Kabupaten Tana Tidung predikat C sangat perlu perbaikan dengan skor 60,239, lalu untuk Kaltara memperoleh predikat C sangat perlu perbaikan dengan skor 68,007.
Berkaitan dengan hal itu, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut perlu disyukuri dan tentunya perlu ditingkatkan capaiannya pada tahun depan atau penilaian IPKD tahun anggaran 2023.
Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, utamanya berkat komitmen dan dukungan kepala perangkat daerah sehingga kinerja keuangan Pemkab Bulungan mendapat peringkat cukup baik di level nasional.
"Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh tim IPKD Kabupaten Bulungan yang telah menginput data IPKD sehingga mendapat penilaian cukup memuaskan. Saya harap dari tahun ke tahun predikat kita dapat terus meningkat," tuturnya. (iwk) Editor : Azwar Halim