Pelaksana Tugas (Plt ) Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bulungan, Darmawan mengatakan, usulan peralatan sudah diusulkan sejak jauh hari. Saat ini tinggal menunggu realisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau BPBD Kaltara.
“Kita berharap BNPB atau BPBD Kaltara bisa melengkapi peralatan penanggulangan bencana di BPBD Bulungan,” kata Darmawan kepada Radar Kaltara belum lama ini.
Dukungan peralatan penanggulangan bencana dinilai sangat penting. Mengingat, setiap kejadian bencana yang terjadi di daerah ini yang menangani BPBD kabupaten/kota. “Tahun ini, kita membentuk MPA (masyarakat peduli api) di sembilan desa dengan jumlah anggota kurang lebih 400 orang,” ungkapnya.
Pembentukan MPA ini menggambarkan bahwa BPBD Bulungan serius dalam menanggulangi bencana karhutla di daerah ini. “Kalau kebiasaan masyarakat membuka lahan pertanian dengan cara dibakar, maka kejadian karhutla masih akan terus terjadi di Bulungan,” bebernya.
Apabila kejadian karhutla makin parah bukan tidak mungkin negara tetangga. Malaysia akan mendapatkan kiriman asap. Untuk itu, BPBD Bulungan berharap anggota MPA yang sudah dibentuk ini dibekali dengan peralatan yang memadai. “Kalau MPA yang sudah kita bentuk ini tidak didukung dengan peralatan. Iya, sia-sia saja. Karena itu, kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk pengadaan alat pemadaman api,” harapnya.
Apalagi sejauh ini, peralatan untuk penanganan karhutla yang masih sangat minim. Bahkan, saat ini alat pemadaman portable belum ada. “Sekarang ini, kita juga tidak belum ada posko karhutla. Mudah-mudahan saja tahun ini bisa terbentuk,” harapnya.
Secara pemerintah desa (pemdes) juga memiliki kewenangan mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana yang ada di wilayahnya. Misalnya, bencana banjir di Peso atau Sekatak, dapat ditangani langsung desa jika pemdes menganggarkan. “Pemdes juga bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu korban dan konsumsi bagi petugas yang melakukan evakuasi,” jelasnya.
Menurutnya, pemdes lebih mengetahui potensi bencana di wilayahnya. Karena itu, sangat aneh jika tidak dialokasikan anggaran. “Regulasinya kan ada. Jadi, semua itu sangat diperbolehkan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani menambahkan, untuk posko karhutla rencananya akan dibentuk di Tanah Kuning. Mengingat, wilayah tersebut sangat rawan. “Rencananya, posko karhutla ini kita bangun secara bertahap. Tetapi, untuk tahap awal ini di Tanah Kuning,” pungkasnya. (jai/eza) Editor : Azwar Halim