Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, anggaran dakel akan mulai dicairkan pada Januari 2023 mendatang. Setiap kelurahan akan menerima dana kurang lebih sebesar Rp 600 juta. "Dana ini kita cairkan untuk men-support (dukung) kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh kelurahan," kata Syarwani kepada Radar Kaltara kala ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/11).
Kendati demikian, Pemkab Bulungan akan mengatur komposisi penggunaan anggaran tersebut. Artinya, tidak sepenuhnya anggaran diperuntukan untuk kegiatan fisik, karena ada juga yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. "Jadi, lurah tidak serta merta bisa menggunakan anggaran itu untuk kegiatan fisik, karena ada komposisi yang kita atur," ungkapnya.
Untuk mekanisme pencairan dan pelaksanaan di lapangan, jelas Syarwani, akan mengikuti regulasi pemda. "Anggaran dana kelurahan ini sepenuhnya bersumber dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)," ujarnya.
Terhitung sejak 2015 silam, Pemkab Bulungan memang sudah tidak mengalokasikan anggaran dakel akibat keterbatasan anggaran dan baru dialokasikan kembali pada tahun depan. "Bagaimana pun kantor kelurahan ini merupakan cerminan untuk kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," ungkapnya.
Hal itulah yang menjadi dasar bagi Pemkab Bulungan untuk kembali mengalokasikan anggaran kepada kelurahan. Mengingat, lurah merupakan fungsi layanan. "Iya, paling tidak kita mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," ujarnya.
Tahun ini, kata Syarwani, Pemkab Bulungan juga terus mendorong empat kecamatan untuk menyiapkan fasilitas kependudukan, yakni Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas, Tanjung Palas Utara dan Sekatak.
"Kita berharap ke depan pengurusan kependudukan tidak lagi harus ke kabupatan," harapnya.
Diharapkan, masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan tidak lagi harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil). "Iya, ke depan kita harapkan masyarakat bisa mendapatkan kemudahan," bebernya.
Sementara itu, Plt Lurah Tanjung Selor Hilir, Robbi Setiawan membenarkan bahwa kelurahan akan kembali menerima dakel. Nantinya, 60 persen akan digunakan untuk infrastruktur dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat. "Sebelumnya, kita hanya menerima Rp 600 juta. Tetapi, tahun ini ada tambahan Rp 200 juta," ujarnya.
Namun demikian, Robbi berharap agar penyaluran anggaran dilakukan secara profesional. Mengingat, wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir ini cukup luas dengan jumlah 108 RT. "Kalau semua kelurahan disamakan. Iya, pasti tidak maksimal," ujarnya. (jai/eza) Editor : Azwar Halim