Seperti di Krayan, Nunukan, misalnya. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang dalam proses mengerjakan pembangunan jalan tembus dari wilayah Krayan menuju Malinau dengan panjang ratusan kilometer.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si mengatakan, untuk Krayan, jika tak ada aral tahun 2023 sudah bisa fungsional. Untuk memacu percepatan itu, dalam waktu dekat ini dirinya akan meninjau ke daerah tersebut. "Saya akan pergi ke lokasi," ujar Yansen kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Menurutnya ini merupakan sebuah keberhasilan, yakni mampu mengomunikasikan persoalan di wilayah perbatasan ini. Tapi, memang sudah sewajarnya itu menjadi pekerjaan pemprov, karena itu memang tanggung jawab pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
"Jadi kita harus tahu juga bagaimana keadaannya. Jangan melihat dengan cara hitung menghitung berapa proyek yang sudah dan seterusnya. Karena fungsionalnya sesuatu itu berdampak pada sesuatu. Melahirkan sesuatu," jelasnya.
Terpisah, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Zamzami mengatakan, dari sejumlah ruas jalan di perbatasan, setelah dipilih-pilih untuk menetapkan mana yang paling prioritas, itu ditetapkan jalan Malinau-Long Bawan, Krayan. "Ini pertimbangannya karena ke Long Bawan itu tidak ada akses air dan darat yang bisa tembus saat ini. Satu-satunya hanya akses udara," ujarnya.
Ia mengatakan, ada beberapa titik yang parah di lokasi jalan perbatasan itu, di antaranya gunung Jempolon dan Selukut. Gunung ini harus diturunkan agar aman untuk dilalui kendaraan saat fungsional nantinya. "Malinau-Long Bawan itu sampai dengan 2023-2024. Tapi belum aspal. Artinya persentase tanjakan kita perbaiki. Kalau ada yang perlu direlokasi, kita akan relokasi sedikit-sedikit," sebutnya.
Saat ini jalan perbatasan tersebut baru tembus, belum fungsional. Adapun tembus dalam artian baru bisa ditembus menggunakan alat berat, sedangkan fungsional itu sudah bisa dilewati kendaraan umum. "Mudah-mudahan bisa diusulkan untuk dikerjakan dengan dana-dana selain APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), untuk menjamin supaya jalan ini bisa diselesaikan dengan kondisi keuangan saat ini," ungkapnya. (iwk/eza)
Editor : Azwar Halim