TANJUNG SELOR – Keberadaan Pulau Bunyu yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan saat ini mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara).
Menurut Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah, dengan kondisi infrastruktur dan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya, Pulau Bunyu itu sangat cocok untuk dinaikkan statusnya untuk menjadi kota.
“Saya rasa orang-orang sudah tidak perlu ragu lagi dengan potensi yang dimiliki Pulau Bunyu. Terutama potensi sumber daya alamnya. Pertambangan di sana jelas,” ujar Djalil kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Sabtu (4/5).
Selain itu, letak geografis dari pulau itu yang berada di wilayah perbatasan juga sangat mendukung peningkatan statusnya. Salah satu alasannya, untuk meningkatkan status keamanan dari wilayah perbatasan Indonesia.
Djalil membeberkan, selain potensi keindahan seperti Pantai Nibung dan Pulau Burung dari pulau itu, kelengkapan sejumlah infrastruktur lainnya juga sangat menunjang. Mulai dari pelabuhan, lapangan terbang, hingga lapangan golf.
“Termasuk bermacam-macam peralatan tambang minyak. Itu bisa dijadikan lokasi wisata di Pulau Bunyu. Inilah kenapa saya berpikir, kenapa pulau itu tidak dijadikan perhatian pemerintah,” kata politisi Partai Golkar ini.
Tentunya perhatian tersebut tidak hanya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan selaku pemilik wilayah, tapi juga harus ada perhatian dari pemerintah pusat. Sebab, Bunyu ini juga merupakan salah satu wilayah yang memberikan sumbangsih ke negara dengan jumlah yang cukup besar.
Menurutnya, fasilitas Pertamina yang tidak termanfaatkan di pulau itu, lebih baik dihibahkan ke pemerintah agar terawat. “Saya rasa banyak bangunan mewah di Bunyu itu, tinggal diinventarisir saja oleh pemerintah,” sebutnya.
Jika dilihat dari segi infrastruktur, Pulau Bunyu lebih lengkap jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Tana Tidung. Sehingga ia beranggapan, Pulau Bunyu itu bisa diperjuangkan untuk dijadikan sebuah kota.
Ia menilai, ada banyak hal yang memprihatinkan di pulau itu. Salah satunya bekas galian tambang batu bara yang sudah merusak lingkungan. Dengan kondisi yang ada, muncul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dan seperti apa hitungannya.
“Pastinya, jika status dari pulau ini di tingkatkan menjadi kota, secara otomatis tingkat pengamanannya juga pasti akan menyesuaikan. Ini yang perlu kita perjuangkan juga agar keamanan dari pulau ini bisa lebih terjamin,” pungkasnya. (iwk/eza)
Editor : Azwar Halim