TANJUNG SELOR – Hingga saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi belum juga merata, akibatnya banyak dari warga transmigrasi tak dapat berkembang.
Salah seorang warga transmigrasi, Sulaiman (45) mengatakan, sejauh ini memang yang menjadi kendala warga transmigrasi terkait infrastruktur. Utamanya, infrastruktur jalan. “Kalau infrastruktur memadai sudah pasti kesejahteraan masyarakat juga akan jauh lebih baik,” ungkap Sulaiman kepada Radar Kaltara.
Minimnya infrastruktur itu juga berdampak pada perekonomian warga transmigrasi. Pasalnya, banyak dari warga transmigrasi yang kesulitan untuk menjual hasil pertanian. Tidak hanya itu saja, bahkan anak-anak warga transmigrasi yang bersekolah di Tanjung Selor, kondisinya sangat memprihatikan, terlebih jika kondisi hujan.
“Anak-anak tidak mengunakan seragam sekolah, tidak mengunakan sepatu, semua dijinjing, sebab jika dipakai takutnya kotor, mirip seperti orang yang akan pergi ke sawah bukan pergi ke sekolah,” ungkapnya.
Sebenarnya permasalahan infrastruktur itu sudah sejak lama disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk lebih diperhatikan. Tapi hingga saat ini tetap saja belum ada progresnya. Karena menunggu lama tidak juga ada progresnya, banyak dari masyarakat transmigrasi lebih memilih beralih profesi, seperti menjadi kuli bangunan dan ada juga warga transmigrasi yang lebih memilih kembali ke kampung halaman.
Hal senada disampaikan Sumarti (55), ia menjelaskan, sebenarnya bukan hanya pada infrastruktur saja. Karena jika air sedang pasang besar, bisa meluap sampai ke area permukiman masyarakat, bahkan merendam seluruh hasil pertanian masyarakat. Akibatnya hasil pertanian tidak sesuai apa yang diharapkan. “Kalau sekarang ini memang tidak, tapi kalau air pasang besar banyak banyak tanaman warga mati,” bebernya.
Hal itu tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan agar permasalahan itu tidak terus terjadi. “Kasihan kami warga transmigrasi seperti tidak diperdulikan,” bebernya.
Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Kawasan dan Permukiman Transmigrasi, Abdul Yasin melalui Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bulungan, Jarwo menjelaskan, sebenarnya permasalahan hasil pertanian warga transmigrasi tidak ada masalah. Karena tengkulak selalu datang untuk membeli hasil pertanian warga. Dan warga transmigrasi juga sudah ada yang menjadi pengepul. “Saya rasa untuk penjualan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Hanya saja yang menjadi masalah saat ini antara harga di pasaran dengan harga tengkulak yang selisih jauh. Hanya itu saja yang perlu dievaluasi ke depan. “Dari warga transmigrasi juga sudah ada yang menjadi pengepul, jadi untuk penjualan tidak ada masalah. Karena apapun hasil pertanian itu ada saja yang membeli,” bebernya.
Dijelaskan, untuk komoditas warga transmigrasi sejauh ini padi, karena hal itu untuk mendukung program food estate. Itulah sebabnya ada program penanaman serentak. Lahan bantuan dari Dinas Pertanian juga ada cetak sawah, jadi cetak sawah itu di lahan usaha satu.
“Kan lahan yang diberikan kepada warga transmigrasi itu satu hamparan terbagi menjadi 0,25 lahan perkarangan dan 0,75 untuk lahan usaha satu, lahan itulah yang digunakan untuk cetak sawah,” jelasnya.
Saat ini di lahan itu sudah sepenuhnya cetak sawah. Sebenarnya tidak hanya padi saja, ada juga warga yang menjadi petani bawang dan cabai. “Kalau lombok ini memang sangat menjanjikan, karena kalaupun turun harga di pasaran, di petani masih pada kisaran harga Rp 50 ribu,” ujarnya.
Begitu juga dengan bawang. Selama ini untuk bawang tidak hanya dijual di Tanjung Selor saja, bahkan ada juga yang dijual hingga ke Berau. Biasanya pembeli dari Berau datang langsung untuk membeli.
Dikatakan, untuk di Kabupaten Bulungan, transmigrasi pertama Desa Gunung Putih. Dan sekarang itu sudah menjadi desa. Sebenarnya bukan hanya Gunung Putih saja yang sudah menjadi desa. Sejauh ini sudah ada 15 lokasi transmigrasi yang telah menjadi Desa.
“Sebelum kecamatan dimekarkan, desa dahulu yang dimekarkan, Karena Gunung Putih menjadi transmigrasi pertama akhirnya dimekarkan,” bebernya.
Lebih jauh dijelaskan, hadirnya warga transmigrasi di Bulungan ini tentu akan membawa dampak positif untuk Bulungan. Terutama pada segi tenaga kerja, dengan adanya transmigrasi tenaga kerja seperti tukang bangunan banyak dari warga transmigrasi yang dulunya di daerah asal memang sudah biasa bekerja sebagai tukang bangunan.
“Jadi selain mengelola lahan pertanian, warga transmigrasi juga biasa berkarya di Tanjung Selor,” bebernya.
Paling tidak hadirnya transmigrasi ini bisa mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah. Warga transmigrasi ini juga tidak sembarang, orang-orangnya dipilih, dan sebelum dikirim ke Bulungan di daerah asal warga transmigrasi akan mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU). Jadi misalnya tadinya petani akan diberikan pelatihan lagi agar lebih tahu. “Di daerah asal seluruh warga akan mendapatkan pelatihan,” jelasnya.
Jika masih ada warga transmigrasi yang tidak berkembang itu kembali ke perorangan saja. Bila malas tentu akan sulit berkembang, berkembangnya suatu wilayah transmigrasi itu dapat dilihat dari penataan wilayahnya. Kika asal-asalan berarti banyak warga transmigrasi yang malas. “Semua itu kembali ke warga itu sendiri,” sebutnya.
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, untuk pengembangan infrastruktur sebenarnya tetap menjadi prioritas. Hanya karena anggaran yang setiap tahun terus menurun membuat pengembangan sulit dilakukan.
“Jadi saya minta kepada warga transmigrasi untuk bersabar dahulu, yang jelas kita akan tetap upayakan pengembangan infrastruktur yang merata,” bebernya.
Sebenarnya tidak hanya di wilayah transmigrasi saja yang menjadi perhatian, di beberapa kecamatan pun masih banyak infrastruktur yang harus diperbaiki. “Tapi perbaikan itu hanya bisa berharap dari anggaran pusat saja, kalau dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 masih sulit,” jelasnya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan secara tegas meminta kepada Pemerintah Kabapaten (Pemkab) Bulungan dapat lebih memfokuskan pada program transmigrasi yang sudah ada saat ini.
Pasalnya, menurut padangan wakil rakyat itu bilamana program tersebut setiap tahunnya diprogramkan. Maka, dikhawatirkan transmigran yang sudah ada justru tidak mendapat pelayanan yang maksimal. “Tapi, di sini bukan berarti menolak. Hanya, diharapkan pemerintah lebih fokus terlebih dahulu pada sejumlah warga transmigran yang ada,” ungkap Ketua DPRD Bulungan, Syarwani kepada Radar Kaltara.
Dikatakannya juga, hadirnya transmigran ini tentu pemerintah sejatinya sejak awal mengharapkan mereka mampu memberikan dampak bagi daerah. Oleh karenanya, memang sepatutnya tatkala mereka sudah ada di daerah ini. Maka, pembinaan perlu untuk dilakukan. Tujuannya, agar mereka dapat dipastikan mendapatkan hak yang semestinya.
“Ya, meski sejak awal mereka di sini tetap harus selektif. Sehingga, saat dilakukan pembinaan lanjutan mereka dapat lebih cepat memahami sesuatu pengarahan,” ujarnya. “Kalau soal pembinaan ini, mau tidak mau pemerintah harus bertanggung jawab,” sambungnya.
Disinggung tentang apa yang menjadi fokus awal perhatian pemerintah? Syarwani menilai bahwa itu lebih kepada infrastruktur di daerah transmigrasi. Sebab, tak dapat dipungkiri terkadang dengan infrastruktur yang buruk. Sehingga itu membuat para transmigran cukup sulit dalam mendistribusikan hasil kebunnya.
“Bayangkan saja, dari SP 1 hingga SP 9. Berapa banyak KK (kepala keluarga di sana. Ini yang perlu menjadi perhatian. Tidak hanya fokus mendatangkan,” tutupnya. (*/jai/omg/eza)
Editor : Muhammad Erwinsyah