TANJUNG SELOR – Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan, seiring berjalannya waktu kebutuhan akan rumah terus meningkat. Terutama di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang menjadi pusat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Menurut data Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltara, sedikitnya 84 ribu warga Bulungan belum memiliki rumah tinggal sendiri.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apersi Kaltara, Mustika Darma mengatakan, prospek pengembangan perumahan di Bulungan cukup menjanjikan. Karena dari hasil rapat backlog (kebutuhan yang belum terpenuhi) terutama rumah tinggal masih cukup tinggi.
“Jumlah penduduk yang belum memiliki rumah masih sangat tinggi berkisar antara 84 ribu dari data tahun 20117 hingga 2018,” ungkapnya Minggu (17/2).
Dirinya yakin, angka tersebut akan terus meningkat tiap tahunya. Sehingga dirinya melihat peluang untuk pengembangan perumahan subsidi di Bulungan masih sangat potensial 5 hingga 10 tahun ke depan ditambah semakin berkembangnya kota.
“Polda Kaltara saja personelnya lebih dari 500 orang belum lagi penambahan ASN Pemprov Kaltara sangat strategis untuk bisnis hunian. Tiap tahun terus meingkat permintaan akan hunian,” terangnya.
Sehingga pihaknya mendorong, para kontraktor lokal untuk ikut andil dalam penyediaan perumahan ini. “Saya harap kontraktor lokal mencoba menjadi developer jangan hanya bergantung pada proyek pemerintah. Supaya ada wawasan untuk menciptakan hunian dan permukiman baru,” ujarnya.
Meski sejauh ini Apersi beberapa kali membuat peluang belajar untuk menjadi developer namun sedikit sekali peminatnya. Para kontraktor lokal menganggap bisnis perumahan kurang menjanjikan sehingga masih belum bisa mereka jalani. “Mereka (kontraktor local, Red) hanya fokus proyek pemerintah, dengan berharap kucuran dana,” ulasnya.
Sebenarnya, kata Mustika, pengembang perumahan juga mendapat kucuran dana namun dari pihak perbankan. “Kita juga dapat kucuran dana namun dari perbankan. Apalagi sekarang BTN sudah buka cabang di Tanjung Selor tentu lebih mendekatkan finansial keuangan developer,” katanya.
Disinggung mengenai kendala yang dihadapi, Mustika mengatakan persoalan lahan masih menjadi masalah utama. Terutama berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan beberapa wilayah yang menjadi pemukiman ternyata masuk dalam rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Mereka memploting sebelum jadi provinsi demikian pula dengan Perda (Peraturan Daerah)-nya. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dulu Jelarai adalah desa saat ini sudah termasuk dalam wilayah perkotaan,” ujarnya.
Sehingga, pihaknya berharap pemerintah daerah terutama Bupati Bulungan agar memberikan kelonggaran bagi pengembang untuk dapat memiliki tanah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Sehingga kawasan LP2B dapat digeser ke wilayah yang lebih jauh. “Karena wilayah Tanjung Selor sudah menjadi pusat pemerintahan, Polda hingga rencana rumah sakit provinsi,” tambahnya.
Selain itu, kendala lain yang dihadapi developer di Bulungan berkaitan dengan proses pemecahan dan penerbitan sertifikat tanah. Menurutnya pengurusan sertifikat masih menjadi momok developer yang harus menunggu berbulan-bulan. Padahal sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 518 tahun 2017 sudah diatur pemecahan sertifikat hanya 14 hari kerja ketika berkas dinyatakan lengkap.
“Praktik di lapangan kita terkendala dengan badan pertanahan, sehingga kita harus bersinergi antara stakeholder pemerintah yang ada. Supaya bisa mencapai target 1 juta rumah subsidi terbangun untuk mengurangi backlog,”harapnya.
Mustika mengatakan diliriknya Bulungan sebagai target pengembangan perumahan para developer dari luar termasuk dari Tarakan. Selain harga tanah yang masih terjangkau, bahan material seperti batu gunung serta kayu juga masih banyak tersedia. “Di Tarakan harga batu gunung dan kayu cukup mahal, sehingga untuk fondasi hanya pakai batako,”rincinya.
Dirinya selaku DPD Apersi Kaltara yang menaungi 34 developer menargetkan tahun 2019 dapat membangun 2000 unit rumah di Kaltara. “Dengan adanya developer yang baru bergabung saya harap bisa bersinergi kita habiskan jatah 2.500 unit target pembangunan rumah,” harapnya.
Dirinya juga membenarkan, jika para developer di Tarakan saat ini sudah berada pada titik jenuh. “Saya kira benar sekali, pengembangan di Tarakan memang sudah sangat padat sehingga lahan tidak terjangkau lagi. Sehingga para pengembang bergeser ke Bulungan atau wilayah lain yang potensial,” katanya.
Mustika kembali mengajak para pengembang lokal untuk ikut andil menyediakan perumahan di Kaltara. Karena selama ini para developer masih di dominasi dari luar Kaltara hingga dari Pulau Jawa. “Kami mendorong agar pengusaha lokal ikut berpartisipasi jangan sampai hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Selain itu ia juga berpesan pada Bank BTN, agar tidak hanya mengakomodir para PNS, TNI dan Polri saja untuk dapat pembiayaan perumahan subsidi. “Saya harap pada BTN agar masyarakat kita yang bukan pegawai diberikan ruang untuk memiiki rumah. Karena rumah subsidi ini untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah tidak peduli Dia tukang ojek pedagang kaki lima dan lainnya,” pungkasnya. (dsh/eza)
Editor : Azwar Halim