TANJUNG SELOR - Proses pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejauh ini dinilai terealisasi dengan baik.
Tahun ini misalnya, kata Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltara, Darma Siregar, dari target 1.500 unit rumah MBR telah terealisasi sebanyak 538 unit. Masing-masing di Tanjung Selor, Bulungan melalui PT Sukses Mandiri Makmur terealisasi 100 unit.
Kemudian Tarakan melalui PT Martika Abadi dan PT Pilar yang terealisasi sebanyak 380 unit. Serta di Kabupaten Nunukan melalui PT Sido Makmur terealisasi 58 unit. “Semua terealisasi dan sudah akad,” ungkap Darma kepada Radar Kaltara, Sabtu (30/6).
Kendati demikian, tidak lantas program pemerintah untuk memudahkan masyarakat kecil mendapatkan hunian atau tempat yang layak ini tanpa hambatan.
Menurut Darma, kendala developer (perusahaan yang bergerak bidang perumahan) adalah terkait pemecahan dan penerbitan sertifikat rumah MBR tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dirasa kurang memberikan dukungan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Padahal telah ada Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri nomor 618.
Salah satu poinya kata dia, yaitu BPN diharuskan mempercepat proses pemecahan sertifikat yang diperlukan pengembang dengan melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku serta melengkapi pemberkasan.
“Kalau tidak salah satu poinnya badan pertanahan harus menyelesaikan pemecahan sertifikat yang diajukan developer rumah subsidi dari 120 hari menjadi 14 hari kerja. Dalam praktiknya aturan itu tidak berjalan,” tegas Darma lagi.
Dukungan untuk developer dari stakeholder atau pemangku kebijakan baik pemerintah daerah, khususnya Pemprov Kaltara dalam memaksimalkan realisasi pembangunan rumah MBR itu sangat diperlukan Apersi Kaltara.
Tujuannya agar terget Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membangun 1 juta rumah di daerah terlaksana. “Selaku Ketua Apersi, saya berharap stakeholder baik pemda tingkat dua khususnya provinsi dapat membantu para developer,” pintanya.
Ia menambahkan, harga jual rumah MBR tahun ini mengalami kenaikkan Rp 7 juta rupiah dari Rp 135 juta menjadi Rp 142 juta per unit dengan bunga tetap flat 5 persen tenor sampai 20 tahun. Kenaikan harga itu tindak lanjut dari penerapan aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). “Ini terkait penggunaan besi yang awalnya cukup ukuran besi 8 dan besi 6, tapi sekarang wajib besi 10 dan 8,” sebut Darma.
Selain itu, dana bapetarum bagi PNS terkait bantuan subsidi uang muka sebesar Rp 4,8 juta dihapuskan. “Pemerintah sudah banyak mengeluarkan regulasi untuk mempermudah pembangunan rumah 1 juta unit per tahun ini,” jelasnya.
Sementara,Kepala BPN Bulungan, Samsul Hadi mengatakan, pihaknya sangat mendukung bahkan memprioritaskan penerbitan legalitas rumah MBR. Sebab itu merupakan program pemerintah. “Selama ini itu berjalan lancar. Kami dukung sekali. Tentu ada hal- hal yang harus dipenuhi misalnya bagaimana tata ruangnya. Kalau syarat lengkap langsung proses,” singkatnya. (isl/eza)
Editor : Muhammad Erwinsyah