Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Gedung Perwakilan di Jakarta Telan Rp 60 Miliar

Azwar Halim • Jumat, 2 Februari 2018 | 12:40 WIB
gedung-perwakilan-di-jakarta-telan-rp-60-miliar
gedung-perwakilan-di-jakarta-telan-rp-60-miliar

TANJUNG SELOR- Proses pengerjaan pembangunan gedung Kantor Perwakilan Kaltara di Jakarta berlanjut hingga tahun ini. Pengerjaan bangunan lima lantai termasuk basement ini hingga selesai atau dimanfaatkan diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 60 miliar.


Anggaran tersebut menurut Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, H. Sunardi, digunakan untuk kegiatan konstruksi utama termasuk pengerjaan landscape (desain taman) dan pengadaan mebel. “Kami perkirakan menghabiskan anggaran sekira Rp 60 miliar lebih,” ungkap Sunardi kepada Radar Kaltara, Kamis (1/2).


Pembangunan kantor Perwakilan itu dimulai sejak 2017 lalu. Pemprov Kaltara di APBD dan APBD Perubahan mengalokasikan anggaran sekira Rp 20 miliar lebih. “Ini (anggaran 2017, Red) untuk pembangunan konstruksi bangunan lima lantai. Tahun ini dilanjutkan lagi insya Allah kami targetkan selesai awal Desember tahun ini,” ungkapnya. 


Item pekerjaan lanjutan di 2018 ini yaitu pengerjaan arsitektur bangunan, mekanikal dan elektrikal (ME), pelamping perpipaan, serta mebel. Lanjutnya, keberadaan gedung perwakilan itu nantinya untuk memfasilitasi pemangku kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltara saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Sebagai kantor penghubung Kaltara di Jakarta. Karena intensitas koordinasi dengan pemerintah pusat cukup tinggi,” ujarnya.


Selain itu, upaya menekan biaya yang harus ditanggung pemprov saat ada kegiatan di Jakarta. Bangunan tersebut kata dia, dilengkapi ruang pertemuan. “Kalau selama ini ada kegiatan di hotel. Itu biayanya lumayan mahal, setidaknya anggaran bisa lebih hemat,” sebut Sunardi.


“Misalnya Gubernur komunikasi ke kementerian sangat sering. Karenanya perkantoran dilengkapi ruang-ruang kamar sekelas dengan hotel bintang tiga. Sehingga tidak perlu lagi sewa hotel,” sambungnya.


Yang perlu diketahui, lanjutnya, gedung tersebut bukan hanya milik pemprov melainkan seluruh lapisan masyarakat Kaltara dapat menginap di sana. “Tentu harganya lebih murah dari hotel umumnya. Ini juga tentu jadi sumber PAD,” pungkasnya. (isl/eza)

Editor : Azwar Halim