PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik meresmikan toko penyeimbang di Balikpapan. Perumda Manuntung Sukses sebagai pengelola memberi nama Kios Gesit atau gerakan stabilisasi inflasi terkendali.
Peresmian Kios Gesit berlokasi di Pasar Klandasan, Jumat (25/10). Total ada empat kota yang menjadi sampel penerapan kios penyeimbang yang merupakan inovasi dari Pemprov Kaltim tersebut.
Yakni di Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau. Akmal mengatakan, pihaknya berupaya mengintervensi stabilitas harga dengan kehadiran kios penyeimbang.
Ini memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. “Bukan menjadi kompetitor untuk pedagang lainnya. Tidak, hanya memastikan ada harga yang wajar,” ungkapnya kepada awak media.
Artinya pemerintah harus melakukan intervensi di lapangan. Dia mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam realisasi kios penyeimbang.
“Ini arahan dari Kemendagri agar daerah segera mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran,” sebutnya.
Pemprov Kaltim menilai cara tepat dengan menyediakan kios penyeimbang. Pihaknya juga telah menciptakan sistem peringatan darurat atau early warning system (EWS) untuk memastikan supply and demand bahan pokok terjaga.
“Ujung tombaknya adalah kios penyeimbang, kami mendeteksi saat komoditi A mengalami kenaikan harga bisa segera kita intervensi,” bebernya.
Tepatnya dengan mendistribusikan stok pangan untuk kembali menekan harga pasar. Dia menambahkan, EWS akan mendeteksi supply and demand dengan kebutuhan pokok.
Saat terlihat kebutuhan meningkat, pihaknya mengintervensi lewat distribusi di kios penyeimbang. “Mengingat kita (Kaltim) bukan daerah penghasil. Tergantung distribusi dari Jawa dan Sulawesi, penting bagi kita untuk mendeteksi pergerakan barang,” tuturnya.
Targetnya jangan sampai masyarakat mendapatkan komoditi pokok dengan harga mahal. Ada pun kios penyeimbang fokus pada penyediaan bahan pokok saja.
Sedangkan komoditas lain biasanya mengikuti mekanisme supply and demand. Menurutnya pedagang tidak perlu khawatir dengan kehadiran kios penyeimbang.
“Kami hanya intervensi di bahan pokok saja agar masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata bisa mendapatkan kebutuhan secara adil,” bebernya. Itu terwujud atas koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. (ms/jnr)
Editor : Azwar Halim