BALIKPAPAN - Sebanyak 2 kota di Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menjadi Kota Lengkap. Yakni Kota Balikpapan dan Samarinda, yang telah dinyatakan pemetaan tanahnya sudah terdaftar keseluruhan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan (Kantah).
Dan dapat meminimalisasi konflik dan sengketa pertanahan, karena sudah ada kepastian hukum yang jelas atas tanah milik masyarakat.
Sebagai informasi, sebuah Kota atau Kabupaten Lengkap adalah ketika keseluruhan bidang tanahnya terpetakan atau telah dilakukan pendataan dengan baik.
Sehingga layanan pertanahan bisa semakin valid, bisa cepat disampaikan kepada masyarakat, dan berbasis elektronik.
Penetapan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai Kota Lengkap dilaksanakan pada kegiatan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi serentak se-Indonesia di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa (8/10).
Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kalau sudah dikategorikan Lengkap artinya tidak boleh ada yang terlewat secara spasial. Dan 46 kota/kabupaten ini dinyatakan telah terdata, telah teregistrasi, dan telah terpetakan, sehingga no gap no overlap. Tidak boleh ada gap, tidak boleh ada overlap," pesan AHY dalam sambutannya, kemarin.
Keberadaan Kabupaten/Kota Lengkap ini pun, dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan mendapatkan hak ekonomi.
Selain itu, dapat meminimalisasi sengketa atau konflik pertanahan karena tanah milik masyarakat sudah terpetakan dan terdata dalam satu sistem.
Dan tak kalah pentingnya adalah, dapat menghilangkan potensi mafia tanah bermain dengan tanah milik masyarakat.
Adapun dari 46 Kabupaten/Kota yang dideklarasikan selain Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Kaltim, ada pula Kota Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kota Singkawang di Kalimantan Barat (Kalbar).
Sebelumnya pada tahun lalu, sudah ada Kota Bontang yang juga ditetapkan sebagai Kota Lengkap pertama di Kaltim, yang dideklarasikan di Kota Samarinda pada 5 April 2023.
Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyatakan bahwa suatu wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, diharapkan dapat mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.
"Kalau seluruh wilayah tanah di Indonesia pada akhirnya dinyatakan no gap no overlap, insyaallah tata ruang wilayah nasional dan juga daerah, benar-benar bisa dijadikan sebagai referensi. Bagi pemerintah pusat dan daerah di mana pun. Dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing," ungkap pria yang baru mendapat gelar doktor dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.
Selain itu, dia juga mengungkapkan pada awal kepemimpinannya menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada 21 Februari 2024 lalu, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota.
Kemudian pada 26 Maret 2024, AHY mendeklarasikan Kota Cilegon sebagai Kota Lengkap. Disusul Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 02 April 2024, lalu 4 kabupaten di Provinsi Bali pada 21 Mei 2024, dan terakhir pada 30 Mei 2024 lalu, AHY mendeklarasikan 14 Kota Lengkap secara serentak di 7 provinsi.
"Target sampai dengan akhir tahun ini, ada 104 Kabupaten/Kota Lengkap. Oleh karena itu, kita terus kejar target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104 Kota/Kabupaten Lengkap. Bahkan bisa over prestasi," harapnya. (kip/jnr)
Editor : Azwar Halim