BALIKPAPAN – Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu baru melakukan evaluasi terhadap operasional Balikpapan City Trans (BCT).
Tepatnya pada 24 September. Seperti diketahui, Dinas Perhubungan Balikpapan sedang menunggu penetapan tarif bagi penumpang BCT.
Kepala Dinas Perhubungan Adwar Skenda Putra mengatakan, tahapan penetapan tarif ini masih panjang di pemerintah pusat.
Informasinya butuh beberapa fasilitas, dan masih ada yang harus menjadi tanggung jawab Pemkot Balikpapan sebelum tarif diberlakukan.
“Kemudian untuk koridor, rekomendasinya minta lebih dikhususkan untuk Balikpapan City Trans,” katanya.
Edo – sapaan akrabnya – menjelaskan, hasil evaluasi terutama tentang koridor dan angkutan feeder.
Rencananya uji coba angkutan feeder baru mulai tahun ini. Mengingat alokasi anggaran masuk dalam APBD Perubahan 2024.
Sementara soal halte, saat ini belum semua memiliki karpet merah atau tanda khusus. “Kalau masyarakat tidak diberi tahu bahwa itu jalur khususnya pemberhentian BCT, akan susah. Mereka masih parkir di situ,” ungkapnya.
Hingga kini, Dishub terus melakukan sosialisasi. Namun secara umum masyarakat sudah mengerti.
Meski ada beberapa titik tertentu saja yang tidak terima dan masih memanfaatkan halte ini sebagai tempat parkir. “Tahun ini kami ada rencana bangun 10 halte baru lagi,” imbuhnya.
Misalnya bantuan dari BRI dengan membangun tiga halte. Khususnya BCT Koridor A Plaza Semayang – Bandara SAMS Sepinggan.
Di antaranya depan Bank Indonesia, Klandasan, dan Stalkuda seberang BSB. “Sementara untuk sisi BSB akan dibangun oleh pihak mal sendiri,” ucapnya.
Sementara ini penetapan tarif belum ada, maka penggunaan BCT masih tanpa biaya alias gratis. “Tapi permintaan kami memang Oktober ini sudah bisa bertarif. Saya kembalikan lagi pertanyaan ini kepada kementerian,” ucapnya.
Edo menilai, penetapan tarif ini agar BCT benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selama ini ada yang naik hanya sekadar ingin tahu atau berwisata saja.
Ada pun gambaran tarif dari hasil survei kemarin berkisar Rp 5.000 – Rp 6.500. Ini sudah disampaikan kepada kementerian. Sebab untuk realisasi penetapan tarif untuk nanti dilakukan penetapan melalui SK menteri.
“Sebenarnya tarif ini tergantung biaya operasional karena masih menggunakan BBM nonsubsidi,” ujarnya.
Jika menggunakan BBM bersubsidi, ada kemungkinan tarif bisa lebih rendah. Pihaknya berharap jumlah bus bisa ditambah lagi oleh operator. (ms/jnr)
Editor : Azwar Halim