Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Balikpapan Jen Supriyanto mengatakan, terpantau kontraktor masih harus mengerjakan 20 persen tersisa yang terdiri dari beberapa titik.
“Misalnya Global Sport belum rampung 100 persen, Wika belum pengaspalan, dan perbaikan saluran Inhutani,” katanya.
Sementara titik yang rampung seperti normalisasi abutment karena sedimentasi bawah jembatan Sudirman. Pihaknya memberi perpanjangan waktu maksimal 50 hari kalender sesuai aturan. Terhitung dari 1 Januari – 19 Februari. Perpanjangan waktu berlaku dengan denda berjalan,” ucapnya.
Tepatnya 1/1.000 per hari dari harga bagian kontrak, dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang belum 100 persen. Lalu dikurangi PPN. Jen menjelaskan, pemberian kesempatan ini memang ada dalam aturan dan boleh.
“Kami ingin DAS Ampal selesai. Kalau putus kontrak nanti bisa ditinggalkan dan berantakan,” ungkapnya.
Kontraktor pun menyetujui, jika tidak mereka bisa terkena blacklist. Dia menambahkan, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus bagi kontraktor mendapat perpanjangan waktu. Pejabat pembuat komitmen (PPK) menilai pekerjaan tersisa sekian persen ini bisa terkejar dengan perpanjangan waktu.
“Kalau kita beri kesempatan kan berarti layak mendapat penambahan waktu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Balikpapan PU Rita menambahkan, pihaknya memberi waktu bagi semua kontraktor melakukan pekerjaan hingga 31 Desember. Setiap rekanan mengeluh masalah yang sama yakni kekurangan ready mix.
“Tapi kami tidak mau tahu dan apapun itu tetap harus menjadi kewajiban kontraktor,” ucapnya.
Pihaknya memberi kesempatan perpanjangan waktu, tentu sesuai data dalam dokumen yang diyakini kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan. Terutama perbaikan DAS Ampal, Dinas PU mengejar kontraktor untuk perbaikan saluran dulu.
Mulai dari perbaikan saluran Inhutan dan sekunder Balikpapan Baru. Hingga akhirnya nanti mereka membuat jalan kembali mulus lagi.
“Kalau halaman warga rusak atau ada kerusakan karena pekerjaan pasti akan kami kembalikan,” katanya.
Sementara untuk pelaku usaha, ruko atau warung ini menjadi bagian dari dampak proyek yang dilalui.
“Kami kerjakan saluran dari berapa meter menjadi berapa meter, pasti ada dampak dan proses,” sebutnya.
Dia mengatakan, tidak ada ganti rugi atau kompensasi berbentuk dana bantuan. Namun akses jalan menuju ruko mereka pasti dikembalikan dengan baik. Walau pun nanti kembali bahu jalan jadi parkir kendaraan untuk ruko.
Rita menjelaskan, sumber anggaran masih dari APBD 2023. Hanya saja proses pembayaran yang baru terlaksana pada 2024 nanti diatur oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Bisa masuk perubahan atau bagaimana nanti teknisnya BKAD yang tahu secara pasti teknisnya,” tuturnya.
Sementara itu, ada pula beberapa titik pekerjaan yang sudah rampung pada tahun ini.
“Bidang jalan dan jembatan terdapat peningkatan jalan di MT Haryono, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Mukmin Faisyal, dan sebagainya,” tandasnya.
Kemudian pembangunan Polresta Balikpapan dan Gedung DPRD Balikpapan telah selesai pada akhir tahun. (rdh/jnr) Editor : Azwar Halim