JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program 3 juta rumah sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Tak ayal, program ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang selama ini sulit memiliki rumah.
Dalam Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema
“Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, (20/12), Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang mengatakan, dengan adanya program tersebut pemerintah berharap dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8% di tahun depan.
Baca Juga: BI: Dampak Kenaikan PPN Terhadap Inflasi dan Ekonomi Masih Terbatas
Di mana, menurutnya, pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya pemerintah menerapkan prinsip berkeadilan sosial.
"Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Bonny.
Adapun rincian program 3 juta rumah yakni sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir, sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan. Bonny menjelaskan, untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa.
Baca Juga: Kadin Optimistis Pemerintah Bisa Dongkrak Ekonomi dan Tekan Angka Kemiskinan
"Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan," ujarnya.
Dikatakan Bonny, program 3 juta rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini, terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.
“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.
Baca Juga: SMF dan BTN Usulkan Skema Pembiayaan Hybrid, Untuk Wujudkan Program 3 Juta Rumah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).
“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, mengatakan konsep pembangunan 3 juta rumah perlu melibatkan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal.
"Hal itu sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.
Skema Komposisi Baru FLPP
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25 yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.
Baca Juga: Datangkan dari Yordan, Garuda Tambah Armada Angkut Wisatawan
“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha.
Pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025. Syafii mengatakan, dengan skema komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah.
Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan.
"Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tegas Imam.
Meski demikian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk --yang menjadi leading pembiayaan dalam program pembangunan 3 juta rumah-- tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.
Baca Juga: Dibangun di Puspem, DPU: Gedung KONI Kaltara Tunggu Anggaran
“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5%, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7% hingga 8%, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” tutur Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana,
Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering. Artinya, sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%.
"Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%,” ucapnya.
Baca Juga: Warga Miskin Ekstremnya 60 Ribu Jiwa, Bandung Kota Metropolitan Terbesar Ketiga di Indonesia
BP Tapera tengah menyiapkan agar proses akad KPR subsidi bisa dijalankan di awal tahun depan. Saat ini, dari total 4,3 juta aparatur sipil negara (ASN) di seluruh daerah yang sudah terdaftar, baru 1,5 juta ASN yang sudah melengkapi data pribadi.
“Kami melakukan edukasi secara masih one on one ke seluruh provinsi. Setidaknya 15 provinsi telah dikunjungi sebagai upaya sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Keuangan di daerah tersebut,” tutur Imam.
Sumber Pembiayaan Alternatif
Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.
“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.
Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber-sumber pembiayaan perumahan.
Pemerintah, kata dia, perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN.
“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar," tandasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Aviv Mustaghfirin mencatat sebanyak 77% nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal. (jpg/har)
Editor : Azwar Halim