alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

BPOM Kejar Layanan Integritas dan Bebas Korupsi di Kaltara

TARAKAN- Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani dan forum konsultasi publik standar pelayanan publik Balai POM Tarakan, digelar di Swiss Bell Hotel Tarakan pada Selasa (19/7) pagi.

Kegiatan ini dihadiri secara online oleh Inspektur Utama Badan POM Dra. Elin Herlina, Apt.MP; Plt. Deputi IV Bidang Penindakan Badan POM Mohammad Kashuri, S.Si., Apt. M. Farm; dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Secara langsung dihadiri oleh Kepala Balai POM Tarakan Herianto Baan, S.Si., A.Pt; H. Udin Hianggio sebagai tokoh masyarakat; Kepala Perwakilan BPK Kaltara Arief Fadillah, S.E, M.M, CSFA; Kepala Badan Intelijen Daerah Kaltara; Kepala Badan Narkotika Nasional Kaltara; Kepala Perwakilan BPKP Kaltara; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara; Forkopimda Kaltara; Kepala Badan Narkotika Nasional Tarakan; Pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah di lima kabupaten kota di Kaltara; akademisi, organisasi profesi IAI dan PAFI Kaltara, UMKM dan media.

Dalam sambutannya, Kepala Balai POM Tarakan, Herianto Baan menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

ABADIKAN MOMEN: Kepala BPOM Tarakan (kanan depan) bersama seluruh undangan dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani dan forum konsultasi publik, di Swiss Bell Hotel Tarakan, Selasa (19/7).

Dijelaskan Herianto, reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan tata kelola pemerintahan.

“Percepatan reformasi birokrasi dihadapkan pada luasnya wilayah Indonesia. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan reformasi birokrasi yang massif dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, zona integritas yang merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi dan pelayanan prima.

Fokus pembangunan zona integritas menurutnya adalah mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga :  Pengguna Media Sosial Terbelah

“Sesuai dengan aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 bahwa sasaran reformasi birokrasi berada pada tiga hal yakni birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi kapabel serta pelayanan publik prima.

Untuk itu, melalui keputusan Kepala Badan POM diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan birokrasi di Badan POM. Sehingga target perubahan yang telah ditetapkan dapat meningkat BPOM di daerah.

BERI DUKUNGAN: Penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah WBK/WBBM dan forum konsultasi publik Balai POM Tarakan

“Termasuk BPOM Tarakan yang pada 20 Maret 2022 baru saja diresmikan oleh Kepala BPOM. Oleh sebab itu kami harapkan dukungan dari stakeholder yang ada di Kaltara untuk mendukung upaya kami melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” katanya.

Pihaknya juga mengadakan forum konsultasi publik yang merupakan kegiatan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai bentuk peran serta masyarakat.
Untuk itu, dalam forum kegiatan tersebut dilakukan komunikasi dua arah, yakni masyarakat dapat mengusulkan memberi masukan kepada pelayanan publik.

“Kami sudah memiliki 4 layanan publik, yang pertama menerima pengaduan dan konsultasi, melaksanakan pengujian pendampingan UMKM dalam rangka registrasi produk UMKM dan produk pangan olahan lainnya, memberikan surat keterangan impor dan ekspor. Kami harapkan semua dapat memberikan saran terhadap layanan publik BPOM Tarakan,” harapnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan, bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2009 terus berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Polres Malinau Tingkatkan Sinergitas dan Harmonisasi

“Berdasarkan peraturan presiden nomor 1 tahun 2010 tentang reformasi birokrasi saat ini, pelaksanaan reformasi birokrasi ini telah memasuki periode ketiga,” jelasnya.

Pada periode pertama, dikatakan Datu Iqro telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

“Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran birokrasi reformasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengutamakan pelayanan ke masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah terutama pada unit kerja aparatur negara,” tuturnya.

Berdasarkan Kemenpan nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani lingkungan instansi pemerintah, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Kemenpan RB nomor 52 tahun 2014 yang diubah dalam Kemenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah, lanjut Datu, telah menjelaskan bahwa proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari tahapan pencadangan, pembangunan, pengusulan wilayah hingga ketahap penetapan.

“Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang berencana. Membangun integritas berarti membangun sistem manusia dan negara,” tuturnya.(adv/ww/ana)

TARAKAN- Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani dan forum konsultasi publik standar pelayanan publik Balai POM Tarakan, digelar di Swiss Bell Hotel Tarakan pada Selasa (19/7) pagi.

Kegiatan ini dihadiri secara online oleh Inspektur Utama Badan POM Dra. Elin Herlina, Apt.MP; Plt. Deputi IV Bidang Penindakan Badan POM Mohammad Kashuri, S.Si., Apt. M. Farm; dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Secara langsung dihadiri oleh Kepala Balai POM Tarakan Herianto Baan, S.Si., A.Pt; H. Udin Hianggio sebagai tokoh masyarakat; Kepala Perwakilan BPK Kaltara Arief Fadillah, S.E, M.M, CSFA; Kepala Badan Intelijen Daerah Kaltara; Kepala Badan Narkotika Nasional Kaltara; Kepala Perwakilan BPKP Kaltara; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara; Forkopimda Kaltara; Kepala Badan Narkotika Nasional Tarakan; Pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah di lima kabupaten kota di Kaltara; akademisi, organisasi profesi IAI dan PAFI Kaltara, UMKM dan media.

Dalam sambutannya, Kepala Balai POM Tarakan, Herianto Baan menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

ABADIKAN MOMEN: Kepala BPOM Tarakan (kanan depan) bersama seluruh undangan dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani dan forum konsultasi publik, di Swiss Bell Hotel Tarakan, Selasa (19/7).

Dijelaskan Herianto, reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan tata kelola pemerintahan.

“Percepatan reformasi birokrasi dihadapkan pada luasnya wilayah Indonesia. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan reformasi birokrasi yang massif dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, zona integritas yang merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi dan pelayanan prima.

Fokus pembangunan zona integritas menurutnya adalah mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga :  Nama di KTP Minimal Dua Kata, Ini Penjelasan Kemendagri

“Sesuai dengan aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 bahwa sasaran reformasi birokrasi berada pada tiga hal yakni birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi kapabel serta pelayanan publik prima.

Untuk itu, melalui keputusan Kepala Badan POM diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan birokrasi di Badan POM. Sehingga target perubahan yang telah ditetapkan dapat meningkat BPOM di daerah.

BERI DUKUNGAN: Penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah WBK/WBBM dan forum konsultasi publik Balai POM Tarakan

“Termasuk BPOM Tarakan yang pada 20 Maret 2022 baru saja diresmikan oleh Kepala BPOM. Oleh sebab itu kami harapkan dukungan dari stakeholder yang ada di Kaltara untuk mendukung upaya kami melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” katanya.

Pihaknya juga mengadakan forum konsultasi publik yang merupakan kegiatan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai bentuk peran serta masyarakat.
Untuk itu, dalam forum kegiatan tersebut dilakukan komunikasi dua arah, yakni masyarakat dapat mengusulkan memberi masukan kepada pelayanan publik.

“Kami sudah memiliki 4 layanan publik, yang pertama menerima pengaduan dan konsultasi, melaksanakan pengujian pendampingan UMKM dalam rangka registrasi produk UMKM dan produk pangan olahan lainnya, memberikan surat keterangan impor dan ekspor. Kami harapkan semua dapat memberikan saran terhadap layanan publik BPOM Tarakan,” harapnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan, bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2009 terus berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Persiapan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Tarakan Usulkan Anggaran Rp 6 Miliar

“Berdasarkan peraturan presiden nomor 1 tahun 2010 tentang reformasi birokrasi saat ini, pelaksanaan reformasi birokrasi ini telah memasuki periode ketiga,” jelasnya.

Pada periode pertama, dikatakan Datu Iqro telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

“Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran birokrasi reformasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengutamakan pelayanan ke masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah terutama pada unit kerja aparatur negara,” tuturnya.

Berdasarkan Kemenpan nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani lingkungan instansi pemerintah, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Kemenpan RB nomor 52 tahun 2014 yang diubah dalam Kemenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah, lanjut Datu, telah menjelaskan bahwa proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari tahapan pencadangan, pembangunan, pengusulan wilayah hingga ketahap penetapan.

“Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang berencana. Membangun integritas berarti membangun sistem manusia dan negara,” tuturnya.(adv/ww/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/