alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Baznas Nunukan Studi Perda Zakat di Tarakan

TARAKAN – Meskipun sudah diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Agama, namun keberadaan Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan zakat dipandang penting sebagai regulasi lokal yang lebih spesifik menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Kota Tarakan yang telah lebih dulu memiliki Perda Zakat menjadi referensi daerah lainnya yang ingin mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Setelah sebelumnya Baznas Kabupaten Tana Tidung (KTT), sekarang giliran Baznas Nunukan yang ingin memiliki perda zakat di daerahnya.

Hal tersebut diwujudkan dengan kunjungan studi oleh pimpinan Baznas Nunukan ke Tarakan untuk mempelajari perda zakat Kota Tarakan. Kepada awak media ini, Ketua Baznas Kota Tarakan K.H. Zainuddin Dalila mengungkapkan pihaknya siap berbagi kepada Baznas lainnya untuk kebaikan bersama.

Baca Juga :  Sosialisasikan Program kepada Ketua RT/RW di Kecamatan Tarakan Barat

“Kita tidak ingin maju sendiri. Kita bersama-sama Baznas se-Indonesia, khususnya di Kaltara saling berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam hal pengelolaan zakat. Dulu kami studi perda zakat di Tangerang, Serang dan Banten. Sebelumnya juga pernah studi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sekarang setelah perdanya jadi, kita berbagi lagi dengan daerah lainnya yang belum,” ujar Zainuddin.

Ditanya tentang dampak perda zakat terhadap optimalisasi zakat, kiai yang juga menjabat Ketua Umum MUI Provinsi Kaltara itu menuturkan adanya pengaruh yang sangat signifikan.

TUKAR PENGALAMAN: Pimpinan Baznas Tarakan dan Nunukan berdiskusi tukar pengalaman tentang pengelolaan zakat di daerahnya masing-masing. (BAZNAS UNTUK RADAR TARAKAN)

“Dengan adanya perda zakat sebagai payung hukum pemotongan zakat dari gaji PNS dan pegawai negeri lainnya lebih terjamin konsistensinya. Terlihat selama dua tahun di masa pandemi Covid-19 ini, di mana perekonomian menjadi lesu, banyak usaha yang gulung tikar, karyawan yang di-PHK. Tetapi pengumpulan zakat alhamdulillah dapat tetap stabil bahkan cenderung meningkat. Hal itu karena sektor penghasilan kena zakat dari para PNS tetap konsisten terbayarkan,” ulasnya.

Baca Juga :  Sedekahkan Ilmu Melalui Baznas

“Ke depannya kami berharap perda ini akan semakin efektif dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat terutama dari sektor penghasilan karyawan BUMN, BUMD dan swasta yang masih banyak belum tersentuh,” harapnya. (adv/eza)

TARAKAN – Meskipun sudah diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Agama, namun keberadaan Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan zakat dipandang penting sebagai regulasi lokal yang lebih spesifik menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Kota Tarakan yang telah lebih dulu memiliki Perda Zakat menjadi referensi daerah lainnya yang ingin mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Setelah sebelumnya Baznas Kabupaten Tana Tidung (KTT), sekarang giliran Baznas Nunukan yang ingin memiliki perda zakat di daerahnya.

Hal tersebut diwujudkan dengan kunjungan studi oleh pimpinan Baznas Nunukan ke Tarakan untuk mempelajari perda zakat Kota Tarakan. Kepada awak media ini, Ketua Baznas Kota Tarakan K.H. Zainuddin Dalila mengungkapkan pihaknya siap berbagi kepada Baznas lainnya untuk kebaikan bersama.

Baca Juga :  Hadirkan All New Honda CBR150R

“Kita tidak ingin maju sendiri. Kita bersama-sama Baznas se-Indonesia, khususnya di Kaltara saling berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam hal pengelolaan zakat. Dulu kami studi perda zakat di Tangerang, Serang dan Banten. Sebelumnya juga pernah studi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sekarang setelah perdanya jadi, kita berbagi lagi dengan daerah lainnya yang belum,” ujar Zainuddin.

Ditanya tentang dampak perda zakat terhadap optimalisasi zakat, kiai yang juga menjabat Ketua Umum MUI Provinsi Kaltara itu menuturkan adanya pengaruh yang sangat signifikan.

TUKAR PENGALAMAN: Pimpinan Baznas Tarakan dan Nunukan berdiskusi tukar pengalaman tentang pengelolaan zakat di daerahnya masing-masing. (BAZNAS UNTUK RADAR TARAKAN)

“Dengan adanya perda zakat sebagai payung hukum pemotongan zakat dari gaji PNS dan pegawai negeri lainnya lebih terjamin konsistensinya. Terlihat selama dua tahun di masa pandemi Covid-19 ini, di mana perekonomian menjadi lesu, banyak usaha yang gulung tikar, karyawan yang di-PHK. Tetapi pengumpulan zakat alhamdulillah dapat tetap stabil bahkan cenderung meningkat. Hal itu karena sektor penghasilan kena zakat dari para PNS tetap konsisten terbayarkan,” ulasnya.

Baca Juga :  Lakukan Sosialisasi di Calon Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Ke depannya kami berharap perda ini akan semakin efektif dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat terutama dari sektor penghasilan karyawan BUMN, BUMD dan swasta yang masih banyak belum tersentuh,” harapnya. (adv/eza)

Most Read

Artikel Terbaru

/