alexametrics
26 C
Tarakan
Monday, August 8, 2022

Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDGs

TARAKAN – Sebagai implementasi rencana aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs tahun 2021 – 2026 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara berkerja sama dengan German International Coopration (GIZ) melaksanakan workshop peningkatan kapasitas pengelolaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang holistic untuk akselerasi pencapaian implementasi SDGs di Indonesia (tahap II) secara luring, di Swis-Belhotel, Selasa (5/7).

Kegiatan yang digelar selama dua hari, 5 – 6 Juli 2022 dihadiri perwakilan OPD Provinisi Kaltara, perwakilan Bappeda Litbang kabupaten/kota se- Kaltara, beberapa perusahaan di Kaltara, lembaga akademik seperti UBT, Unikal, STIE Bulungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan.

Sekretaris Bappeda Litbang Provinsi Kaltara, Bertius, S.Hut, mengatakan, acara ini merupakan kegiatan lanjutan tahap pertama di Tanjung Selor pada 17 – 18 Maret 2022.

“Kegiatan ini merupakan implementasi secara nasional kerja sama dengan Kementrian Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi Jerman dengan Bappenas RI,” katanya kepada Radar Tarakan.

Ia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, pihaknya melaksanakan SDGs. Di Indonesia ada empat provinsi yang ditunjuk sebagai pilot project atau percontohan untuk peningkatan kapasitas pelakasanaan SDGs.

“Empat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, kalau di Kalimantan yang terpilih adalah Kaltara, provinsi Gorontalo dan wilayah timur yang dipilih Nusa Tenggara Timur (NTT),” jelasnya.

“Kita sangat bangga, karena dipilih sebagai pilot project atau percontohan, selain kita bangga, ini juga tantangan untuk membuktikan bahwa Kaltara bisa menjadi contoh. Di tingkat provinsi kita bermitra dengan GIT, yang kemudian atas kerja sama ini, GIT mempekerjakan tenaga fasilitator dari nasional expert. Mereka membagi pengalamannya kepada kita, bagaimana mengelola pelaksanaan SDGs itu,” tambahnya.

Baca Juga :  Sumbangan Masih Masuk, Baznas Akan Tetap Salurkan

Ia mengungkapkan, bahwa sekretariat SDGs sudah terbentuk di Kaltara yang berada di Bappeda, kemudian ada SDGs Center di Universitas Kaltara (Unikal). Kegiatan workshop ini, lebih kepada peningkatan kapasitas agar bisa memahami dan menjalankan peran sekretariat SDGs tersebut.

Ada enam peran SGDs, pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs pada setiap siklus tahapan. Siklus SDGs ada lima, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kedua, menyiapkan sarana pendukung, dalam pelaksanaan SDGs, dalam hal ini pelibatan aktor non pemerintah.

Di Kaltara melalui Bappeda Litbang sudah membangun aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaporan SDGs.

“Peran ketiga, membentuk kerja sama kepada pihak. Kita akan belajar pada workshop ini, bagaimana membangun atau membentuk kerja sama kepada para pihak,” ungkapnya.

Peran keemat, penyediaan dan pengelolaan data, dan peran kelima adalah pelaporan. Sekretariat SDGs bertanggungjawab dalam pelaporan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan tahunan.

Peran keenam, pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran atas pelaksanaan SDGs. Bagaimana SDGs center bisa berbagi pengalaman kepada para pihak dalam hal ini adalah masyarakat.

“Kita tidak bisa berkerja sendiri. Oleh karena itu, kita berharap bagaimana membangun pemahaman yang sama dulu. Pada kegiatan ini, para fasilitator menyampaikan pengalamannya, strategi yang bisa dilakukan, lalu mengajak peserta melakukan praktik sederhana, sehingga diharapkan peserta bisa memahami dari sisi konsep dan implementasi. Misalnya menyusun aksi daerah melibatkan para pihak, monitoring, evaluasi dan menyusun laporannya. Semoga ini bisa diterapkan,” tuturnya.

Sementara itu, Advisor Inclusive Partnership, Marvel Ledo mengungkapkan, GIT merupakan salah satu BUMN dari Jerman yang diberi tugas oleh Kementerian Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi Jerman, untuk melaksanakan kerja sama pembangunan yang sudah diteken antara pihak Jerman dan Indonesia.

Baca Juga :  Kuasa Hukum HB Lapor Balik M ke Polres Tarakan

“Kami di bagian good governance atau tata pemerintahan yang baik. Topik yang kita angkat SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat nasional, kami bermitra dengan Bappenas RI, lebih spesifik lagi dengan sekretariat nasional SDGs yang ada di Bappenas,” katanya.

Ia menuturkan, saat ini tantangan pembangunan itu sudah mengharuskan untuk berpikir out of the box.

“Karena masalahnya tambah kompleks, tuntutan waktu semakin sempit, sehingga kerja yang sifatnya kolabroratif atau kalau konteks SDGs itu disebut kerja sama multipihak harus benar – benar bisa diterapkan oleh pemerintahan manapun baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,” ungkapnya.

“Artinya kita sudah tidak bisa kerja sendiri-sendiri, masing – masing buat program, tidak peduli kiri dan kanannya. Kolaborasi, bukan hanya aktor pemerintahan, tapi aktor pembanguanan non pemerintahan, bahkan pihak swasta harus kita ajak, karena walupun pihak swasta mencari keuntungan, tetapi hasil kerjanya itu berkontribusi bagi percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Ia berharap, Pemprov Kaltara mau mengkonsolidasikan tim koordinasi dan tim pelaksana SDGs, supaya konsep yang sudah diperkenalkan bisa dilaksanakan dalam mendukung perkerjaan sehari – hari para aktor pembangunan di Kaltara.

“Sehingga di dalam kerja kolaboratif yang terbentuk itu bisa mempercepat pencapaian sasaran pembangunan di Kaltara dan lebih khususnya bisa menimbulkan perubahan dari kualitas kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (adv/dob/ana)

TARAKAN – Sebagai implementasi rencana aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs tahun 2021 – 2026 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara berkerja sama dengan German International Coopration (GIZ) melaksanakan workshop peningkatan kapasitas pengelolaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang holistic untuk akselerasi pencapaian implementasi SDGs di Indonesia (tahap II) secara luring, di Swis-Belhotel, Selasa (5/7).

Kegiatan yang digelar selama dua hari, 5 – 6 Juli 2022 dihadiri perwakilan OPD Provinisi Kaltara, perwakilan Bappeda Litbang kabupaten/kota se- Kaltara, beberapa perusahaan di Kaltara, lembaga akademik seperti UBT, Unikal, STIE Bulungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan.

Sekretaris Bappeda Litbang Provinsi Kaltara, Bertius, S.Hut, mengatakan, acara ini merupakan kegiatan lanjutan tahap pertama di Tanjung Selor pada 17 – 18 Maret 2022.

“Kegiatan ini merupakan implementasi secara nasional kerja sama dengan Kementrian Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi Jerman dengan Bappenas RI,” katanya kepada Radar Tarakan.

Ia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, pihaknya melaksanakan SDGs. Di Indonesia ada empat provinsi yang ditunjuk sebagai pilot project atau percontohan untuk peningkatan kapasitas pelakasanaan SDGs.

“Empat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, kalau di Kalimantan yang terpilih adalah Kaltara, provinsi Gorontalo dan wilayah timur yang dipilih Nusa Tenggara Timur (NTT),” jelasnya.

“Kita sangat bangga, karena dipilih sebagai pilot project atau percontohan, selain kita bangga, ini juga tantangan untuk membuktikan bahwa Kaltara bisa menjadi contoh. Di tingkat provinsi kita bermitra dengan GIT, yang kemudian atas kerja sama ini, GIT mempekerjakan tenaga fasilitator dari nasional expert. Mereka membagi pengalamannya kepada kita, bagaimana mengelola pelaksanaan SDGs itu,” tambahnya.

Baca Juga :  Sumbangan Masih Masuk, Baznas Akan Tetap Salurkan

Ia mengungkapkan, bahwa sekretariat SDGs sudah terbentuk di Kaltara yang berada di Bappeda, kemudian ada SDGs Center di Universitas Kaltara (Unikal). Kegiatan workshop ini, lebih kepada peningkatan kapasitas agar bisa memahami dan menjalankan peran sekretariat SDGs tersebut.

Ada enam peran SGDs, pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs pada setiap siklus tahapan. Siklus SDGs ada lima, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kedua, menyiapkan sarana pendukung, dalam pelaksanaan SDGs, dalam hal ini pelibatan aktor non pemerintah.

Di Kaltara melalui Bappeda Litbang sudah membangun aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaporan SDGs.

“Peran ketiga, membentuk kerja sama kepada pihak. Kita akan belajar pada workshop ini, bagaimana membangun atau membentuk kerja sama kepada para pihak,” ungkapnya.

Peran keemat, penyediaan dan pengelolaan data, dan peran kelima adalah pelaporan. Sekretariat SDGs bertanggungjawab dalam pelaporan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan tahunan.

Peran keenam, pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran atas pelaksanaan SDGs. Bagaimana SDGs center bisa berbagi pengalaman kepada para pihak dalam hal ini adalah masyarakat.

“Kita tidak bisa berkerja sendiri. Oleh karena itu, kita berharap bagaimana membangun pemahaman yang sama dulu. Pada kegiatan ini, para fasilitator menyampaikan pengalamannya, strategi yang bisa dilakukan, lalu mengajak peserta melakukan praktik sederhana, sehingga diharapkan peserta bisa memahami dari sisi konsep dan implementasi. Misalnya menyusun aksi daerah melibatkan para pihak, monitoring, evaluasi dan menyusun laporannya. Semoga ini bisa diterapkan,” tuturnya.

Sementara itu, Advisor Inclusive Partnership, Marvel Ledo mengungkapkan, GIT merupakan salah satu BUMN dari Jerman yang diberi tugas oleh Kementerian Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi Jerman, untuk melaksanakan kerja sama pembangunan yang sudah diteken antara pihak Jerman dan Indonesia.

Baca Juga :  PAN Akui Surat Pemecatan KAH Terbit Sebelum Upaya Banding

“Kami di bagian good governance atau tata pemerintahan yang baik. Topik yang kita angkat SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat nasional, kami bermitra dengan Bappenas RI, lebih spesifik lagi dengan sekretariat nasional SDGs yang ada di Bappenas,” katanya.

Ia menuturkan, saat ini tantangan pembangunan itu sudah mengharuskan untuk berpikir out of the box.

“Karena masalahnya tambah kompleks, tuntutan waktu semakin sempit, sehingga kerja yang sifatnya kolabroratif atau kalau konteks SDGs itu disebut kerja sama multipihak harus benar – benar bisa diterapkan oleh pemerintahan manapun baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,” ungkapnya.

“Artinya kita sudah tidak bisa kerja sendiri-sendiri, masing – masing buat program, tidak peduli kiri dan kanannya. Kolaborasi, bukan hanya aktor pemerintahan, tapi aktor pembanguanan non pemerintahan, bahkan pihak swasta harus kita ajak, karena walupun pihak swasta mencari keuntungan, tetapi hasil kerjanya itu berkontribusi bagi percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Ia berharap, Pemprov Kaltara mau mengkonsolidasikan tim koordinasi dan tim pelaksana SDGs, supaya konsep yang sudah diperkenalkan bisa dilaksanakan dalam mendukung perkerjaan sehari – hari para aktor pembangunan di Kaltara.

“Sehingga di dalam kerja kolaboratif yang terbentuk itu bisa mempercepat pencapaian sasaran pembangunan di Kaltara dan lebih khususnya bisa menimbulkan perubahan dari kualitas kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (adv/dob/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/