alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Selesaikan Soal Plasma Sawit, DPRD Gelar RDP

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) antar gabungan komisi guna menyelesaikan polemik pengelolaan lahan plasma sawit yang ada di daerah ini.

Ketua DPRD Bulungan, Kilat yang memimpin langsung RDP menjelaskan, digelarnya RDP ini tentu diharapkan akan ada win win solution.

Bahkan, wakil rakyat ini menyarankan ke perusahaan selaku pengelola dapat mengizinkan pemilik lahan untuk mengambil alih pengelolaan lahan – lahan mereka. Pasalnya, hakikat plasma sejatinya jadi hak pemilik lahan itu sendiri.

“Memang di dalam RDP itu, saran kami selaku wakil rakyat adalah ke perusahaan agar dapat mengizinkan setiap pemilik lahan mengelola kebunnya sendiri. Apalagi, pernyataan ini seirama yang disampaikan dinas terkait sebelumnya. Ya, karena kembali pada hakikat plasma adalah jadi hak mereka,” ungkap Kilat kepada Radar Kaltara, Minggu (5/6).

Baca Juga :  Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terkait Persoalan Ini Menurun

Diungkapkan, alasan lain pihaknya menyampaikan pernyataan tersebut ke perusahaan karena berdasar pada pernyataan pemilik lahan sendiri.

Mereka telah menyanggupi kewajiban pembayaran hutang di perbankan yang selama ini digunakan untuk pembangunan kebunnya.

Sehingga dengan cara itu diyakini polemik plasma ini dapat segera terurai.

“Kecuali dari masyarakat pemilik lahan tak sanggup. Tapi, di lapangan berbeda halnya dan mereka sudah siap menjalankan kewajibannya.

Maka, izinkan saja dulu mereka mengelolanya sendiri. Jika mereka tak sanggup pun bisa saja pengelolaan itu pindah alih,” ujarnya.

Kilat melanjutkan, apabila di lapangan justru perusahaan yang enggan mengizinkan.

Solusi utamanya adalah bisa melakukan negosiasi dengan masyarakat. Hingga nantinya ada titik temu yang saling menguntungkan dan tidak merugikan di antara kedua belah pihak.

Baca Juga :  Tandatangani Pakta Integritas, Komitmen Bersama Karantina Pertanian Tarakan

Soal pembagian keuntungan pengelolaan kebun plasma sendiri diakuinya sampai saat ini belum ada titik temu.

“Pasalnya, dari perusahaan menginginkan persentase pembagiannya dihitung berdasarkan sisa hasil usaha (SHU). Sedangkan dari pemilik lahan menginginkan berdasarkan penjualan Tandan Buah Segar (TBS),’’ jelasnya.

Secara umum, Kilat mengatakan, jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pertemuan tersebut, maka perlu adanya ketegasan pihak eksekutif guna memutus penyelesaian.

Mengapa ? Agar polemik plasma ini tidak berlarut-larut karena dari tahun ke tahun hanya ini yang dibahas.

“Kami di DPRD akan segera menyampaikan hasil pertemuan dan rekomendasi kepada Bupati Bulungan secara langsung. Dan diharapkan bisa menjadi pertimbangan percepatan penyelesaian,’’ tandasnya.(dni/ana)

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) antar gabungan komisi guna menyelesaikan polemik pengelolaan lahan plasma sawit yang ada di daerah ini.

Ketua DPRD Bulungan, Kilat yang memimpin langsung RDP menjelaskan, digelarnya RDP ini tentu diharapkan akan ada win win solution.

Bahkan, wakil rakyat ini menyarankan ke perusahaan selaku pengelola dapat mengizinkan pemilik lahan untuk mengambil alih pengelolaan lahan – lahan mereka. Pasalnya, hakikat plasma sejatinya jadi hak pemilik lahan itu sendiri.

“Memang di dalam RDP itu, saran kami selaku wakil rakyat adalah ke perusahaan agar dapat mengizinkan setiap pemilik lahan mengelola kebunnya sendiri. Apalagi, pernyataan ini seirama yang disampaikan dinas terkait sebelumnya. Ya, karena kembali pada hakikat plasma adalah jadi hak mereka,” ungkap Kilat kepada Radar Kaltara, Minggu (5/6).

Baca Juga :  Bupati KTT Hadiri undangan Ombudsman RI Kaltara

Diungkapkan, alasan lain pihaknya menyampaikan pernyataan tersebut ke perusahaan karena berdasar pada pernyataan pemilik lahan sendiri.

Mereka telah menyanggupi kewajiban pembayaran hutang di perbankan yang selama ini digunakan untuk pembangunan kebunnya.

Sehingga dengan cara itu diyakini polemik plasma ini dapat segera terurai.

“Kecuali dari masyarakat pemilik lahan tak sanggup. Tapi, di lapangan berbeda halnya dan mereka sudah siap menjalankan kewajibannya.

Maka, izinkan saja dulu mereka mengelolanya sendiri. Jika mereka tak sanggup pun bisa saja pengelolaan itu pindah alih,” ujarnya.

Kilat melanjutkan, apabila di lapangan justru perusahaan yang enggan mengizinkan.

Solusi utamanya adalah bisa melakukan negosiasi dengan masyarakat. Hingga nantinya ada titik temu yang saling menguntungkan dan tidak merugikan di antara kedua belah pihak.

Baca Juga :  Masyarakat Keluhkan Birokrasi Berbelit dan Panjang

Soal pembagian keuntungan pengelolaan kebun plasma sendiri diakuinya sampai saat ini belum ada titik temu.

“Pasalnya, dari perusahaan menginginkan persentase pembagiannya dihitung berdasarkan sisa hasil usaha (SHU). Sedangkan dari pemilik lahan menginginkan berdasarkan penjualan Tandan Buah Segar (TBS),’’ jelasnya.

Secara umum, Kilat mengatakan, jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pertemuan tersebut, maka perlu adanya ketegasan pihak eksekutif guna memutus penyelesaian.

Mengapa ? Agar polemik plasma ini tidak berlarut-larut karena dari tahun ke tahun hanya ini yang dibahas.

“Kami di DPRD akan segera menyampaikan hasil pertemuan dan rekomendasi kepada Bupati Bulungan secara langsung. Dan diharapkan bisa menjadi pertimbangan percepatan penyelesaian,’’ tandasnya.(dni/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/