alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Tekan Stunting, BKKBN Luncurkan TPK

TANJUNG SELOR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) me-launching (meluncurkan) Tim Pendampingan Keluarga (TPK).

Program ini diluncurkan untuk menekan angka prevalensi stunting di Kaltara.

Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan dan mandat untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 2024 menjadi 14 persen dengan maksimal kasus stunting pada bayi baru lahir rata-rata maksimal 681.800 per tahun yang diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Untuk mendukung percepatan penurunan stunting perlu inisiasi beberapa perubahan strategi yang berbasis pada pendekatan keluarga berisiko stunting. Salah satunya, membentuk TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB,” kata Hasto Wardoyo dalam sambutannya.

Baca Juga :  Aklamasi, Vikri Haris Romansyah Terpilih Pimpin HIPMI Bulungan

TPK, sambung Hasto Wardoyo, bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting kepada calon pengantin (catin) atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan pasca salin, anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun serta keluarga yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun.

“TPK yang dibentuk ini beroperasi di tingkat desa/kelurahan dengan bekerja di bawah koordinasi TPPS (tim percepatan penurunan stunting) dan Satgas di tingkat desa/kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui laporan berkala,” ungkapnya.

Kemudian, TPK juga wajib bergerak bersama melalui multisektor ataupun multipihak untuk mendukung, mendampingi, memantau sasaran untuk tingkat desa/kelurahan.

Pertemuan yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu strategi perubahan melalui gerakan dalam menumbuhkan semangat dalam percepatan penurunan stunting melalui peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga, menumbuhkan semangat melayani dalam pemeriksanaan kesehatan bagi catin, ibu hamil, keluarga yang memiliki balita, pelayanan KB dan serta pemantauan dan stimulasi pertumbuhan maupun perkembangan anak usia 0-2 tahun oleh TPK.

Baca Juga :  Kopi Darat Bareng Gojek Tarakan

“Untuk calon pengantin pastikan telah melakukan pemeriksaan kesehatannya di layanan kesehatan setempat, mendapatkan bimbingan perwakinan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dari petugas di lapangan atau pendamping keluarga. Lingkar lengan minimal 23,5 dan kadar Hb minimal 12 harus dicapai catin perempuan. Umur yang ideal menikah 21 tahun perempuan dan 25 laki-laki, indeks masa tubuh yang ideal serta tidak merokok dan tidak terpapar rokok salah satu indikator yang harus dipenuhi catin agar tidak melahirkan anak-anak stunting,” pungkasnya.(adv/rik/ana)

TANJUNG SELOR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) me-launching (meluncurkan) Tim Pendampingan Keluarga (TPK).

Program ini diluncurkan untuk menekan angka prevalensi stunting di Kaltara.

Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan dan mandat untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 2024 menjadi 14 persen dengan maksimal kasus stunting pada bayi baru lahir rata-rata maksimal 681.800 per tahun yang diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Untuk mendukung percepatan penurunan stunting perlu inisiasi beberapa perubahan strategi yang berbasis pada pendekatan keluarga berisiko stunting. Salah satunya, membentuk TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB,” kata Hasto Wardoyo dalam sambutannya.

Baca Juga :  All New Honda CB150R Mengaspal di Kaltara

TPK, sambung Hasto Wardoyo, bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting kepada calon pengantin (catin) atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan pasca salin, anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun serta keluarga yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun.

“TPK yang dibentuk ini beroperasi di tingkat desa/kelurahan dengan bekerja di bawah koordinasi TPPS (tim percepatan penurunan stunting) dan Satgas di tingkat desa/kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui laporan berkala,” ungkapnya.

Kemudian, TPK juga wajib bergerak bersama melalui multisektor ataupun multipihak untuk mendukung, mendampingi, memantau sasaran untuk tingkat desa/kelurahan.

Pertemuan yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu strategi perubahan melalui gerakan dalam menumbuhkan semangat dalam percepatan penurunan stunting melalui peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga, menumbuhkan semangat melayani dalam pemeriksanaan kesehatan bagi catin, ibu hamil, keluarga yang memiliki balita, pelayanan KB dan serta pemantauan dan stimulasi pertumbuhan maupun perkembangan anak usia 0-2 tahun oleh TPK.

Baca Juga :  Ikut Ratas, Presiden Pastikan KI di Kaltara Berprogres

“Untuk calon pengantin pastikan telah melakukan pemeriksaan kesehatannya di layanan kesehatan setempat, mendapatkan bimbingan perwakinan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dari petugas di lapangan atau pendamping keluarga. Lingkar lengan minimal 23,5 dan kadar Hb minimal 12 harus dicapai catin perempuan. Umur yang ideal menikah 21 tahun perempuan dan 25 laki-laki, indeks masa tubuh yang ideal serta tidak merokok dan tidak terpapar rokok salah satu indikator yang harus dipenuhi catin agar tidak melahirkan anak-anak stunting,” pungkasnya.(adv/rik/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/