alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Sekolah Pengerak Tingkatkan Kualitas Mutu Pendidikan

NUNUKAN – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI menetapkan belasan sekolah di Nunukan menjadi sekolah penggerak.

Mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, Balai Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Penguatan Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek dalam pendampingan sekolah penggerak melalui Forum Pemangku Kepentingan Daerah di ruang pertemuan SMA N 1 Nunukan, Kamis (2/6).

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara Dr. Jarwoko, M.Pd, mengatakan, kegiatan ini untuk mendorong sekolah penggerak melalui Forum Pemangku Kepentingan Daerah yang memberikan semua anak, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi masa depannya.

Dengan sekolah penggerak sebagai wadah meningkatkan mutu sekolah juga memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dapat diberikan secara adil kepada semua anak terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau di mana mereka tinggal.

Baca Juga :  Gandeng PA dan Kemenag Permudah Pasutri Yang Belum Punya Surat Nikah

Oleh karena itu, kebijakan Merdeka Belajar mempunyai nuansa atau sifat asimetris.

“Yang paling penting adalah perubahan paradigma kurikulum. Sekolah penggerak melalui forum pemangku kepentingan daerah ini harus memberikan pelayanan dan mengabdi pada kepentingan yang terbaik kepada peserta didik,” terang Jarwoko.

Dijelaskan, Kabupaten Nunukan menjadi angkatan pertama di Kalimantan Utara sebagai sekolah penggerak dengan implementasi Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar.

Sementara untuk sekolah penggerak di Tarakan, Bulungan, KTT dan Malinau saat ini tengah dalam persiapan sekolah penggerak angkatan II.

” Di angkatan kedua dan ketiga, ada puluhan sekolah di Kaltara yang kami rekrut saat ini dalam persiapan program sekolah penggerak. Semoga dengan hadirnya sekolah penggerak bisa meningkatkan kualitas hasil belajar siswa,” ungkapnya.

Sementara Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, S.E, M.M., Ph.D, mengatakan, perubahan paradigma kurikulum merupakan kebijakan Kemendikbudristek yang bersama-sama dirancang demi cita-cita Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dengan harapan sekolah penggerak bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Nunukan.

Baca Juga :  Zainal-Yansen Mampu Persatukan Masyarakat Kaltara

Dijelaskan, dampak adanya sekolah penggerak sekolah akan concern (perhatian) dan fokus terhadap tugas yang diberikan baik dari kementerian secara langsung, program daerah baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan maupun Kaltara.

” Oleh karena itu, maka pelaksanaan forum pemangku kepentingan daerah hari ini menjadi sangat penting dan strategis, agar kita semua, baik pemprov, pemkab, sekolah dan orang tua dan masyarakat mempunyai satu komitmen, pemahaman dan tujuan supaya menyukseskan program sekolah penggerak sebagaimana kita harapkan,” jelas Bupati.

Sebagai Bupati, Laura juga berpesan kepada guru yang terlibat dalam sekolah penggerak dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin sehingga ilmu yang didapatkan bisa dituangkan untuk anak muridnya. (adv/chm/ana)

NUNUKAN – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI menetapkan belasan sekolah di Nunukan menjadi sekolah penggerak.

Mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, Balai Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Penguatan Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek dalam pendampingan sekolah penggerak melalui Forum Pemangku Kepentingan Daerah di ruang pertemuan SMA N 1 Nunukan, Kamis (2/6).

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara Dr. Jarwoko, M.Pd, mengatakan, kegiatan ini untuk mendorong sekolah penggerak melalui Forum Pemangku Kepentingan Daerah yang memberikan semua anak, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi masa depannya.

Dengan sekolah penggerak sebagai wadah meningkatkan mutu sekolah juga memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dapat diberikan secara adil kepada semua anak terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau di mana mereka tinggal.

Baca Juga :  Tak Betele-tele, Warga Pura Sajau Dukung Zainal-Yansen

Oleh karena itu, kebijakan Merdeka Belajar mempunyai nuansa atau sifat asimetris.

“Yang paling penting adalah perubahan paradigma kurikulum. Sekolah penggerak melalui forum pemangku kepentingan daerah ini harus memberikan pelayanan dan mengabdi pada kepentingan yang terbaik kepada peserta didik,” terang Jarwoko.

Dijelaskan, Kabupaten Nunukan menjadi angkatan pertama di Kalimantan Utara sebagai sekolah penggerak dengan implementasi Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar.

Sementara untuk sekolah penggerak di Tarakan, Bulungan, KTT dan Malinau saat ini tengah dalam persiapan sekolah penggerak angkatan II.

” Di angkatan kedua dan ketiga, ada puluhan sekolah di Kaltara yang kami rekrut saat ini dalam persiapan program sekolah penggerak. Semoga dengan hadirnya sekolah penggerak bisa meningkatkan kualitas hasil belajar siswa,” ungkapnya.

Sementara Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, S.E, M.M., Ph.D, mengatakan, perubahan paradigma kurikulum merupakan kebijakan Kemendikbudristek yang bersama-sama dirancang demi cita-cita Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dengan harapan sekolah penggerak bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Nunukan.

Baca Juga :  Zainal-Yansen Mampu Persatukan Masyarakat Kaltara

Dijelaskan, dampak adanya sekolah penggerak sekolah akan concern (perhatian) dan fokus terhadap tugas yang diberikan baik dari kementerian secara langsung, program daerah baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan maupun Kaltara.

” Oleh karena itu, maka pelaksanaan forum pemangku kepentingan daerah hari ini menjadi sangat penting dan strategis, agar kita semua, baik pemprov, pemkab, sekolah dan orang tua dan masyarakat mempunyai satu komitmen, pemahaman dan tujuan supaya menyukseskan program sekolah penggerak sebagaimana kita harapkan,” jelas Bupati.

Sebagai Bupati, Laura juga berpesan kepada guru yang terlibat dalam sekolah penggerak dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin sehingga ilmu yang didapatkan bisa dituangkan untuk anak muridnya. (adv/chm/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/